DIMENSI ILMU

Jawa Timur ibarat aula raksasa tempat pameran foto, poster, dan gambar. Para punggawa Jatim pamer gambar diri mereka berhias “ayat-ayat” indah.

Di tepi jalan raya. Di sudut kota. Di sandaran kursi becak. Di batang pohon. Di gerobak dorong penjual makanan dan minuman. Mereka menawarkan cita rasa tentang perubahan. Menjajakan diri sebagai figur yang patut “ngantor” di Grahadi.

Di tepi jalan raya yang panas, atau banjir yang menyempul di atas kubangan jalan rusak, dalam deru deram lalu lintas yang macet, kita lihat poster-poster jumbo bergambar Pak Tjipto, Pak Pak Narjo, Pak Karwo, dan Pak Achmady. Mereka menebar janji. Mengubah Jawa Timur menjadi lebih bermartabat.

“Saatnya pemimpin jujur menjadi gubernur,” Pak Tjip menjajakan diri di salah satu benernya. Meski tak bisa lagi melawan usia, raut wajah yang mulai terlihat sepuh, foto dalam poster Pak Tjip tetap mengekspresikan semangatnya yang tak pernah layu sebagai seorang nasionalis.

Pak Karwo menawarkan diri sebagai pribadi yang tekun. Lincah. Tak kenal lelah. Dia menjanjikan APBD untuk kemakmuran rakyat. Foto-fotonya dalam banyak poster, kain rentang, dan baliho di banyak tempat memberikan pesan sebagai pribadi yang optimistis. Inovatif menawarkan perubahan. (more…)

KITA harus menghela napas panjang sekali lagi melihat wajah hukum kita. Penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti geledek di tengah malam sunyi. Hukum kita terpukul telak, tepat di ulu hati. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun melelehkan air mata karenanya.

Agak sulit dicari opini yang berbeda dalam kasus penangkapan itu. Semua orang akan menganggapnya sebagai penodaan terhadap kepercayaan publik. Publik dikhianati oleh orang yang diberi wewenang menegakkan hukum, kalau kelak terbukti di pengadilan. Tak mengherankan ketika orang menjadi curiga lagi bahwa penghentian kasus BLBI memang terkait soal itu. Semoga kelak proses hukum terhadap Jaksa Urip akan transparan serta menghasilkan pembongkaran kasus secara maksimal.
Kita boleh saja kesal. Kita boleh saja terpukul Kita boleh saja marah. Tapi, kita tak boleh kehilangan optimisme. Kasus penangkapan itu justru menunjukkan di republik ini masih ada harapan. Meski para aparat hukum (istilah ini lebih tepat dibanding “penegak hukum”) mempunyai kekuasaan membuat hitam putih hukum kita, ternyata tak semua bisa diatur dan dibengkokkan. (more…)

Karena semakin resahnya para ibu-ibu terutama yang saat ini bayinya mengkomsumsi susu formula, ditambah lagi BPOM tidak bersedia mengumumkan daftar nama merk susu formula yang beracun karena alasan tertentu, maka saya mencoba mereview pemberitaan dari Pikiran Rakyat tanggal 19 Juli 1999, walau terdengar sudah basi semoga daftar nama berikut menjadi acuan bagi ibu-ibu dan bayi kesayangan kita.

Jakarta, PR (19/06/1999). Departemen Kesehatan hari Kami (17/6/1999) mengeluarkan daftar makanan yang diduga tercemar dioxin. Daftar makanan yang tercemar ini sebagian besar beredar di kota besar dan berada di pasar swalayan. “Larangan beredarnya produk ini tidak bersifat permanen, tapi sementara sampai ada kejelasan mengenai kasus ini yang diakui secara internasional,” kata Drs. Sampurno, MBA, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurutnya, daftar yang dikeluarkan ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Karena bagaimanapun, kesehatan mereka harus pertama dilindungi, baru kemudian sistem perdagangannya dan seterusnya. Dikatakan, semua produk impor daging, susu, telur dan hasil olahannya, dan produk dalam negeri yang menggunakan bahan baku tersebut berasal dari Belgia sesudah tanggal 19 Januari diedarkan/digunakan sampai ada kejelasan mengenai kasus ini yang diakui secara internasional. (more…)

Satu lagi program penghematan energi batal setelah ramai diberitakan. Mirip dengan nasib pembatasan BBM bersubsidi, pemberlakuan insentif dan disinsentif tarif listrik yang sedianya diberlakukan 1 Maret, urung diberlakukan. Sikap maju mundur pemerintah itu malah menciptakan keresahan di masyarakat.

Penundaan itu memang tiba-tiba. Hingga kemarin siang, Direktur Pelayanan Pelanggan dan Niaga PT PLN Sunggu Anwar Aritonang masih menyatakan bahwa program insentif dan disinsentif diberlakukan 1 Maret. Bahkan, PLN telah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat ranting PLN melalui pengumuman bernomor 02 PM/DIR/2008 tertanggal 29 Februari 2008. (more…)